Kelola Pemerintahan dengan Baik, Pemkot Magelang Raih Anugerah Pandu Negeri 2019

Indonesia Institute for Public Governance (IIPG) memberikan penghargaan Anugerah Pandu Negeri (APN) 2019 kepada Pemerintah Kota Magelang, di ruang sidang kompleks Kantor Wali Kota Magelang, pada Kamis (28/11/2019). (Foto: Pemkot Magelang)

Magelang – Sebagai bentuk apresiasi terhadap pemerintah daerah yang telah memiliki komitmen kuat dalam mengelola tata pemerintahan, Indonesia Institute for Public Governance (IIPG) memberikan penghargaan Anugerah Pandu Negeri (APN) 2019 kepada Pemerintah Kota Magelang.

Penghargaan diserahkan perwakilan IIPG kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Magelang, Joko Budiyono, di ruang sidang kompleks Kantor Wali Kota Magelang, Kamis (28/11/2019) sore. Joko mengatakan, penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Magelang untuk makin meningkatkan kinerja dan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.

Menurutnya, banyak hal fundamental yang dilakukan Pemkot Magelang dan dinilai berhasil oleh para ahli sehingga layak mendapatkan penghargaan ini, antara lain meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, penetapan APBD yang selalu tepat waktu, terbebas dari korupsi, indeks pembangunan masyarakat yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

“Penghargaan ini harus menjadi penyemangat bagi kita untuk terus meningkatkan kinerja serta pengabdiannya kepada masyarakat. Kalau tahun ini kita dapat meraih silver, ke depan kita upayakan dapat meraih gold,” ucapnya dalam laman resmi Pemkot Magelang.

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan

Dilansir dari laman resmi Pemkot Magelang, Joko menjelaskan bahwa IIPG merupakan lembaga nirlaba dan penyelenggaran ini pun tidak meminta sponsor, khususnya dari pemerintah daerah. Hal ini dilakukan untuk menjaga independensi dalam penilaian.

Ia juga menambahkan, tujuan penghargaan tersebut guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan se-Indonesia agar semakin baik.

“Tadi dikatakan jika tujuannya untuk mengangkat tata kelola pemerintah di daerah se-Indonesia semakin baik. Dari 548 kabupaten/kota dipilih 62 pemerintah daerah yang mendapat anugerah ini atau sekitar 11 persen. Padahal target idealnya adalah 20 persennya,” pungkasnya.

Joko menjelaskan, ada beberapa kriteria penilian yang diterapkan antara lain dalam hal aspek performance 60 persen, meliputi pertumbuhan ekonomi, pengembangan manusia, hasil terobosan penting dan aspek governance 40 persen, meliputi tata kelola keuangan, tata kelola pemerintahan, anti korupsi.

Add Comment