Bangun Kesadaran Masyarakat, Bawaslu Kabupaten Magelang Terbitkan Buku Melawan Money Politics

Pluncuran Buku Melawan Money Politics, pada Kamis (19/12/19) di Kantor Bawaslu Kabupaten Magelang. (Foto: Pemkab Magelang)

Mungkid – Bawaslu Kabupaten Magelang menerbitkan Buku Melawan Money Politics untuk membangun kesadaran masyarakat. Hal tersebut dilakukan karena menurut Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, Muhammad Habib Shaleh mengatakan, penerbitan buku ini berangkat dari pemikiran bahwa salah satu sisi lemah budaya bangsa Indonesia adalah rendahnya tradisi tulis menulis dan membaca.

Pada saat konferensi pers buku, Kamis (19/12/19) di Kantor Bawaslu Kabupaten Magelang, Habib juga mnyampaikan bahwa masyarakat Indonesia lebih suka menonton dan mendengar ketimbang menuliskan pengalaman dan pengetahuan mereka ke dalam buku, majalah, maupun koran.

Masyarakat Indonesia cenderung lebih menggemari sinetron, telenovela, drama korea (drakor) dan sandiwara radio. Seiring perkembangan zaman, kita harus meningkatkan budaya literasi masyarakat,” ucap Habib dalam laman resmi Pemkab Magelang.

Buku Melawan Money Politics ini diterbitkan salah satu tujuannya adalah untuk menumbuhkan budaya literasi masyarakat, khususnya terkait penyelenggaraan Pemilu. Buku ini terdiri dari sekian tulisan karya komisioner dan staf Bawaslu Kabupaten Magelang.

“Satu komisioner menulis minimal 2 tulisan dan setiap staf menulis 1 judul. Sesuai tema, seluruh tulisan buku ini membahas politik uang dari berbagai sisi, berdasarkan data-data dan fakta selama kontestasi Pemilu 2019,” papar Habib.

Kupas Tuntas Politik Uang

Buku Melawan Money Politics ini istimewa karena prolog ditulis oleh Ketua Bawaslu RI, Abhan. Bawaslu Kabupaten Magelang mengupas tuntas politik uang dari berbagai sisi dalam buku ini. Buku ini dibuka dengan tulisan Melawan Money Politics Berbasis Keluarga. Keluarga menjadi elemen penting strategi Bawaslu Kabupaten Magelang dalam mencegah dan melawan politik uang.

“Judul tulisan ini sekaligus merupakan program unggulan Bawaslu Kabupaten Magelang yakni Keluarga Anti Money Politics (KeAMP), Kampung Anti Money Politics (KAMP) dan Desa Anti Politik Uang (Desa APU),” terang Habib.

Tulisan selanjutnya adalah kondisi faktual Money Politics dalam Undang Undang Pemilu no 7 Tahun 2017, kemudian Money Politics Antara Kebutuhan dan Larangan, Rekomendasi Bawaslu untuk Menambal Regulasi Pemilu yang Bolong-bolong, Strategi Mencegah Sengketa Proses Pemilu, Menitipkan Pesan Anti Money Politics kepada Saksi Parpol, dan PTPS sebagai Ujung Tombak Terciptanya Keluarga Anti Money Politics.

Buku ini juga diperkaya dengan kajian politik uang dari sudut pandang agama Islam lewat tulisan Politik Uang Menurut Kacamata Agama. Kemudian Problematika Sanksi Pidana Bagi Pelaku Money Politics, dan Perempuan Lawan Politik Uang.

Add Comment